Black Lives Matter Inggris Umumkan Dukungan Bagi Palestina Buat marah Lobi Zionis

Para demonstran Black Lives Matter Amerika mengibarkan bendera Palestina saat berjalan kaki di Cleveland, pada bulan Juli (photo credit: ADREES LATIF/REUTERS)

London – Gerakan Black Lives Matter cabang Inggris telah menyatakan dukungannya bagi Palestina dan hak-hak rakyat Palestina tetapi harus menghadapi kemarahan dari aktivis pro-negara Penjajah Zionis karena mengatakan politik Inggris telah dibungkam.


Dalam tweet melalui akun resminya pada hari Ahad (28/06) yang disukai dan telah di-retweet ribuan kali, gerakan tersebut berjanji untuk “berada di sisi kawan-kawan Palestina kami”.


Sebuah thread dari akun @ukblm menyatakan: “Di saat negara Penjajah Zionis bergerak maju untuk menganeksasi Tepi Barat, dan arus utama politik Inggris dibungkam dari hak untuk mengkritik Zionisme dan memburu pemukim Penjajah Zionis, kami dengan keras dan tegas berada di sisi kawan-kawan Palestina kami.

“Bebaskan Palestina”
Mengutip pernyataan Jewish Voice for Peace, gerakan itu menambahkan bahwa lebih dari 40 kelompok Yahudi di seluruh dunia pada tahun 2018 menentang “tuduhan antisemitisme yang sinis dan keliru yang membahayakan rasisme anti-Yahudi dengan menentang kebijakan dan sistem penjajahan dan apartheid negara Penjajah Zionis.”


Gerakan itu juga mencatat bahwa ada puluhan organisasi Inggris yang mengkritik penolakan terhadap hak-hak rakyat Palestina dan menindas budaya dan sejarah rakyat Palestina.

Gerakan itu mengkritik Zionisme, mengutip sebuah pernyataan Jewish Voice for Peace, menggambarkannya sebagai sebuah ideologi yang “telah menyebabkan trauma mendalam selama beberapa generasi, secara sistematis memisahkan warga Palestina dari rumah, tanah, dan satu sama lain.”

Setelah menyebutkan puluhan laporan oleh organisasi-organisasi HAM, tokoh masyarakat, cendekiawan Yahudi, dan organisasi masyarakat sipil, dan setelah merujuk pada rencana aneksasi Penjajah Zionis di Tepi Barat dan Lembah Yordan, thread itu berakhir dengan menyatakan bahwa gerakan itu “berada di sisi Palestina di saat yang paling mendesak ini, dan menentang berbagai serangan yang terus berakselerasi terhadap hak-hak Palestina yang disebutkan di atas dan di banyak sumber lainnya. “

“Perjuangan kita adalah perjuangan bersama melawan kolonialisme dalam segala bentuknya. Keadilan adalah tak terpisahkan, ” kata gerakan itu.


Deklarasi itu dibuat pasca Rebecca Long Bailey dari Partai Buruh dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan Bayangan setelah menolak untuk menarik tweetnya pada sebuah artikel yang berisi “teori konspirasi anti-Semitis”, seperti dikatakan oleh para pemimpin pro-negara Penjajah Zionis di dalam partai tersebut.

Di sisi lain, dukungan Black Lives Matter bagi Palestina membuat marah lobi Penjajah Zionis di Inggris. ‘Kampanye Melawan Antisemitisme’ mencap bagian dari tweet itu sebagai “kebohongan” dan menyerukan agar gerakan anti-rasis agar bersatu untuk menyatukan umat manusia dan bukan yang “menyebarkan kebencian dan menghasilkan perpecahan abadi”.

Presiden Dewan Deputi Yahudi Inggris, Marie Van Der Zyl, juga menyatakan kemarahannya, sambil mengklaim bahwa organisasi anti-rasis tersebut “telah condong kepada kiasan antisemitik”. Dia mengklaim bahwa “Negara Penjajah Zionis merupakan masalah kebijakan luar negeri yang paling banyak dibahas di negara ini.”

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana untuk melebarkan kedaulatan atas pemukiman-pemukiman ilegal yang ada di Tepi Barat dan Lembah Jordan, yang terdiri dari lebih dari 30% wilayah Palestina, sebuah langkah yang terinspirasi oleh rencana Perdamaian Trump.

Utusan Timur Tengah PBB Nickolay Mladenov pada hari Kamis menegaskan kembali posisi PBB bahwa menganeksasi sebagian Tepi Barat akan “melawan hukum internasional”. Beberapa negara Uni Eropa menggaungkan suara yang sama.

Tahun lalu, Aliansi Peringatan Holocaust Internasional (IHRA) mengeluarkan definisi baru antisemitisme, yang menganggap kritik terhadap negara Penjajah Zionis atau Zionisme sebagai bentuk antisemitisme.

Meskipun beberapa organisasi dan aktivis HAM menolak definisi tersebut karena mereka menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, Prancis telah mengadopsinya sehingga memicu perdebatan tentang sejauh mana intervensi negara Penjajah Zionis di negara-negara Uni Eropa, yang mempersempit hak-hak beropini dan berbicara.


Sumber: QudsN, terbit: 28 Juni 2020.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *