Penjajah Zionis Hentikan Pembangunan Sekolah SMA untuk Masyarakat Badui

Anak-anak sekolah Palestinia membuat tenda-tenda sementara nampak di Perkampungan Khan Ahmar, Baitul Maqdis timur di Tepi Barat yang dijajah, pada 16 Juli 2018 [Shadi Hatem / Apa Images]

Pemerintah Penjajah Zionis telah bergerak untuk menghentikan pembangunan sekolah di sebuah desa Badui Palestina yang tidak diakui, setelah mendapat tekanan dari kelompok sayap kanan yang terkenal, Haaretz melaporkan.

Menurut laporan tersebut, departemen Departemen Keuangan yang menegakkan hukum perencanaan dan pembangunan telah mengeluarkan perintah penghentian kerja bagi sekolah SMA di Zarnug di Negev.

Dalam beberapa hari terakhir, Haaretz menyatakan, kelompok pro-pemukim Regavim “telah menekan pihak berwenang untuk menghentikan pembangunan sekolah itu”.

“Sangat jelas, membangun sekolah bagi penduduk setempat adalah satu tindakan yang dapat membuat pemukiman ilegal menjadi lebih permanen,” kata Regavim.

“Selain itu, hal itu dapat memberikan pesan yang keliru kepada warga bahwa negara sekarang mengabaikan tanggung jawabnya untuk menegakkan hukum perencanaan dan pembangunan di daerah ini, bertentangan dengan komitmennya di pengadilan.”

Dewan Regional setempat telah mulai membangun sekolah tersebut, dengan waktu pengerjaan yang dijadwalkan selesai sebelum penerimaan tahun ajaran sekolah ini.

Amir Abu Qweider, juru bicara Dewan Regional, mengatakan kepada Haaretz: “Kami menyambut keputusan untuk membangun sekolah SMA di lingkungan kami, dimana keputusan yang dibuat ini sudah sesuai dengan undang-undang”.

“Petisi yang diajukan oleh Regavim adalah upaya untuk melecehkan ratusan siswa, melukai usaha kami untuk memberikan kepada anak-anak kami pendidikan yang tepat yang akan membukakan untuk mereka peluang nyata bagi keberhasilan dalam hidup”, lanjutnya.

Desa Zarnug memiliki populasi beberapa ribu orang, dimana negara Penjajah Zionis telah memberikan ultimatum yang memaksa mereka untuk semua pindah ke Rahat.

Regavim berpandangan bahwa “bangunan publik tidak boleh dibangun di atas tanah yang dijadwalkan untuk dikosongkan”, satu sikap yang didukung oleh dirjen Otoritas untuk Pengembangan dan Pemukiman Badui, Yair Maayan.

Hanan Afota, direktur Dewan Regional setempat mengatakan bahwa “keputusan untuk membangun sekolah ini dibuat dengan persetujuan dari semua otoritas terkait, yang telah menyepakati bahwa sekolah ini harus sudah siap pada awal tahun ajaran”.

“Ketika perintah sudah dikeluarkan, pekerjaan dihentikan, dan pada titik ini ratusan siswa dari suku Al-Qweider tidak lagi memiliki tempat untuk bersekolah per tanggal 1 September nanti,” tambahnya. (i)

———————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, diterbitkan: 26 Agustus 2019, jam: 3:00 sore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *