Aplikasi Pelacak Untuk Verifikasi Status Warga Palestina

Warga Palestina yang tinggal di negara penjajah Zionis telah menerima arahan agar mengunduh aplikasi invasif untuk memverifikasi apakah izin tinggal mereka masih berlaku, demikian seperti dilaporkan surat kabar penjajah Zionis Haaretz. Tetapi aplikasi tersebut juga melakukan pelacakan pergerakan pengguna dan pesan yang masuk ke perangkat.

Aplikasi selular bernama “Al Munasiq” dalam Bahasa Arab yang berarti “Koordinator” ini memungkinkan militer negara Penjajah Zionis untuk melacak lokasi pengguna serta mengakses pemberitahuan yang mereka terima, file yang mereka unduh atau simpan, dan kamera perangkatnya.

Langkah kontroversial ini telah mengangkat isu ranah prihadi dan kritikan konstitusional di saat negara Zionis ini berurusan dengan keamanannya sendiri saat terjadinya krisis kesehatan masyarakat.

Warga Palestina yang diberikan izin atas dasar kemanusiaan atau pertemuan keluarga di negara penjajah Zionis biasanya diharuskan melaporkan diri ke COGAT (kantor Koordinasi Aktifitas Pemerintah di Wilayah) untuk memverifikasi status mereka.

Namun, kantor tersebut saat ini tutup dikarenakan adanya penyebaran Covid-19, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mengunduh aplikasi tersebut.

Menurut Haaretz, untuk menginstal aplikasi itu, pengguna harus menyetujui persyaratan berikut: “Kami dapat menggunakan informasi yang kami kumpulkan untuk tujuan apa pun, termasuk untuk tujuan keamanan.”

 “Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda tahu bahwa semua informasi yang Anda diminta untuk berikan tidaklah diwajibkan oleh peraturan hukum atau pertahanan. Itu diherikan atas kehendak Anda sendiri, sehingga kami dapat menggunakannya sesuai keinginan kami. Selain itu, Anda menyetujui bahwa kami dapat menyimpan informasi yang Anda berikan kepada kami di basis data kami berdasarkan pertimbangan kami. “

Pengacara dengan LSM HAM Hamoked, Adi Lustigman dan Benjamin Agsteribbe, menulis surat yang mengatasamakan lembaga mereka bahwa “Hubungan antara klarifikasi status izin tinggal dan mengungkap data pribadi tidaklah jelas.”

“Menempatkan persyaratan tersebut sebagai satu-satunya standar bagi seseorang untuk menggunakan aplikasi ini sangat tidak masuk akal, dan secara sinis mengeksploitasi tekanan publik dan kepanikan di masa suram ini untuk tujuan yang tidak pantas untuk menyerang privasi seseorang dengan cara yang merusak martabat manusia,” tambah surat itu. .

—————-

Sumber: www.middleeastmonitor.com, terbit: 9 April, 2020 jam: 12:52 siang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *