5 Syarat Hamdallah Agar Otoritasnya Bertanggungjawah di Gaza

Oleh: Mahmud Mujadele

PM Palestina Rami Al-Hamdallah pada hari Kamis (02/08) mensyaratkan,  pemberdayaan Otoritasnya  dalam hal pengumpulan dana, kemanan dalam negeri, dan penyerahan dengan sebenar-benarnya Instansi Peradilan dan Pertanahan Pemerintahan dan gerbang-gerbang perbatasan  di Jalur Gaza kepada Otoritas Palestina, agar dia mampu mengemban tanggung jawabnya di Jalur Gaza.

Pernyataan itu disampaikannya saat pertemuan dengan para wartawan dan penulis Palestina di kota Ramallah, pusat Tepi Barat, menurut sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan diterima salinannya oleh situs “Arab 48”.

Hamdallah mengatakan “Kami siap langsung menuju  Gaza, tetapi Otoritas harus diberikan kekuatan dalam pengumpulan (dana) dalam negeri, dan keamanan internal, yang kami maksud adalah Dinas kepolisian dan Pertahanan Sipil dan kami tidak bicara tentang senjata gerakan perlawanan.”

Dia juga menegaskan tentang pentingnya “penyerahan Institusi Peradilan, dan Pertanahan pemerintahan. Dia menambahkan supaya kekuasaan pemerintah terhadap gerbang-gerbang perbatasan diberikan dengan sebenar-benarnya.

Dia menghimbau Hamas agar “menyerahkan Gaza, dan mengizinkan Otoritas Palestina untuk dapat menjalankan tugasnya dan dan berhenti berdalih dengan alasan-alasan senjata perlawanan dan lain-lainnya.

 

“Hamas”: Kami berkomitmen dengan dialog dan rekonsiliasi nasional Palestina

Di sisi lain, Gerakan Perlawanan Islam “Hamas” pada hari Kamis, menegaskan komitmennya dengan dialog dan rekonsiliasi secara bersama-sama.” Ini disampaikan dalam siaran pers yang diterbitkan oleh Rafat Marra, seorang petinggi dan Ketua Departemen Media gerakan Hamas di luar negeri.

Rafat pernah berkata: “Kami berkomitmen dengan dialog dan rekonsiliasi nasional Palestina, yang mengarah kepada perwujudan kepentingan bangsa kami, dan pengelolaan permasalahan Palestina secara bersama dan bertanggungjawab.”

Dia menambahkan bahwa “delegasi para petinggi (Hamas) yang mengunjungi Gaza, menegaskan sikap yang tegas dan berani gerakannya dalam melakukan dialog rekonsiliasi nasional dengan penuh perhatian.”

Dia menunjukkan bahwa Hamas “telah membuktikan bahwa dia telah menempatkan kepentingan rakyat kita di atas semua pertimbangan didalam visinya yang komprehensif dalam membela tanah air dan manusianya dan permasalahannya.”

Dia menyatakan keserius Hamas untuk “memperhatikan kebutuhan dalam mengatasi semua proyek “Israel” yang bertujuan untuk me-Yahudisasi Yerusalem, mengisolasi Tepi Barat, melemahkan Gaza dan meruntuhkan permasalahan pengungsi Palestina.”

Ini terjadi dibawah payung Mesir untuk melanjutkan rekonsiliasi Palestina, di mana sedang berlangsung antara delegasi dari dua gerakan “Fatah” dan Hamas  dalam pembicaraan terpisah dengan dinas intelijen Mesir, terkait proposal yang ajukan oleh Kairo bagi kedua belah pihak. pihak.

Selama berbulan-bulan, Otoritas Palestina telah menuduh Hamas mencegahnya untuk melakukan tugasnya di Gaza. Ini hal yang telah ditepis oleh Hamas dalam lebih dari satu kesempatan, dan telah mengatakan bahwa pihaknya telah siap untuk menyerahkan pemerintahan kepada penanggungjawabnya kecuali jika Otoritas Palestina menolak.

Banyak perjanjian rekonsiliasi yang ditandatangani antara kedua gerakan itu, yang terakhir di Kairo pada 12 Oktober 2017, tidak dapat dilaksanakan karena perselisihan tentang isu-isu seperti: pemberdayaan pemerintah dan arsip PNS Gaza yang ditunjuk Hamas selama pemerintahannya.

Hamas, di satu sisi, dan gerakan Fatah dan pemerintah di sisi lain, telah saling tuduh terkait tanggung jawab gagalnya rekonsiliasi.

Pada level kedua, PM Palestina memberi isyarat  bahwa “Amerika Serikat telah secara resmi menyampaikan kepada Otoritas Palestina tentang pemutusan bantuannya bagi bendahara negara dan proyek-proyek ekonomi.”

Dalam konteks lain, ia mengatakan bahwa telah terbentuk komite oleh Otoritas Palestina dan PLO yang bekerja untuk mengkaji Perjanjian Ekonomi Paris dan komite telah meminta Perancis untuk campur tangan dalam perkara ini.

Perjanjian Paris yang ditandatangani oleh PLO dan Penjajah Zionis pada tahun 1994, di dalamnya  mengatur hubungan ekonomi antara kedua belah pihak di sektor perpajakan, bea cukai, bank, impor, ekspor, produksi, pertukaran mata uang dan perdagangan.
. 2017

Pada bulan Mei lalu, Dewan Nasional Palestina mengamanatkan Komite Eksekutif PLO untuk “menangguhkan pengakuan terhadap “Israel” dan menghentikan hubungan ekonomi dengan negara itu. Kesepakatan Paris tersebut mencakup penolakan terhadap keputusan Amerika Serikat yang mengakui kota Yerusalem yang dijajah sebagai Ibukota “Israel” pada Desember 2017. (i7)

—————-

Sumber: www.arab48.com, terbit: 02/08/2018 jam: 23:49.

, , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *