7 Paspor dan KTP: Kisah Kompleks Diaspora Palestina di Tanah Kelahirannya



Oleh: Aseel Jundi

Yerusalem – Paspor dan kartu identitas (KTP) yang dipegang oleh warga Palestina di dalam negeri berbeda-beda sesuai dengan daerah tempat tinggal dan afiliasi politik mereka. Dokumen resmi tersebut masing-masing memiliki batasan jangkauan bagi pemegangnya dan gerbang-gerbang perbatasan mana saja yang bisa mereka lewati untuk bisa ke luar negeri.

Sebagian besar warga Yerusalem memegang paspor Yordania sementara, di samping kartu identitas biru ‘Israel’ yang berarti baginya sebagai seorang pemukim ‘Israel’, tapi bukan sebagai warga negaranya. Untuk dapat melakukan perjalanan melalui Bandara Ben-Gurion, mereka diharuskan memiliki dokumen perjalanan ‘Israel’.

Halaman pertama dari dokumen ini tertera dalam bahasa Ibrani dan Inggris “Pemegang dokumen ini tidak diperlakukan sebagai warga negara Israel.” Ungkapan ini dimanifestasikan dalam bentuk diskriminasi terhadap warga Yerusalem di bandara melalui inspeksi yang berlebihan dan antrian dalam baris yang berbeda dari pemegang paspor berkewarganegaraan ‘Israel’.

Begitu warga Yerusalem ini naik pesawat, maka dokumen ini tidak berlaku lagi dan mereka terpaksa harus menunjukkan paspor Yordania mereka di bandara tempat mereka tiba. Jika mereka memutuskan untuk tidak jadi pergi, maka mereka harus menetap di dalam kota yang dijajah, dan penjajah melarang mereka untuk memilih tempat tinggal mereka di luar Yerusalem karena mereka akan menghadapi ketetapan pencabutan dokumen izin tinggal yang mereka miliki.

Menurut data dalam negeri ‘Israel’, dari tahun 1967 hingga akhir Juli 2017, ada 14.661 orang Yerusalem yang telah kehilangan hak mereka untuk tinggal di kota yang dijajah tersebut.

Senjata Pencabutan Izin Tinggal

Di antara warga Yerusalem yang diasingkan adalah Ahmed Atoun, Mohammed Abu Tir, Mohammed Totah dan mantan Menteri Yerusalem Khaled Abu Arafa. Setelah dokumen izin tinggal mereka ditarik, mereka menolak untuk mendapatkan KTP dari Otoritas Palestina agar ‘Israel’ tidak menjadikan itu sebagai dalih untuk merampas hak tinggal mereka secara permanen di Yerusalem.

Ada 22.000 orang warga Yerusalem dari keseluruhan 329.000 orang yang memegang kewarganegaraan ‘Israel’, baik mereka yang mendapatkannya sebelum penjajahan kota itu pada tahun 1967 atau selain mereka yang mengajukan permohonan untuk mendapatkannya. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri, dari 2013 hingga akhir Agustus 2017, ada 4.121 penduduk Yerusalem yang mengajukan permohonan kewarganegaraan (‘Israel’).

Dengan meninggalkan kota Yerusalem melintasi pos pemeriksaan militer ‘Israel’ yang memisahkannya dari Tepi Barat, maka akan berbeda pula warna dokumen pengenal dan paspornya. Sekitar tiga juta warga Palestina berada di Tepi Barat memegang kartu identitas berwarna hijau yang dikeluarkan oleh Otoritas Palestina, serta paspor Palestina atau paspor sementara Yordania atau keduanya bersamaan.

Mereka terlarang memasuki kota Yerusalem dan daerah jajahan tahun 1948, kecuali dengan izin yang dikeluarkan oleh penjajah dengan banyak sekali persyaratan untuk bisa memperolehnya, dengan demikian tempat-tempat yang tersedia untuk mereka bisa bergerak hanya sebatas beberapa daerah Palestina yang ada di Tepi Barat saja.


Pembatasan
Pergerakan

Jika mereka memutuskan untuk melakukan perjalanan melintasi gerbang perbatasan Al-Karama menuju ke Yordania untuk melintas ke negara lain, maka mereka harus melintasi tiga titik pemeriksaan, yaitu Otoritas Palestina, di mana mereka akan menunjukkan KTP mereka. Di titik pemeriksaan ‘Israel’, mereka harus menunjukkan paspor Palestina, atau paspor Yordania berikut kartu jembatan yang berwarna hijau menjadi bukti bahwa mereka adalah pemegang paspor sementara.

Terlepas dari komplikasi ini, prosedur perjalanan warga Tepi Barat lebih mudah jika dibandingkan  dengan perjalanan warga Jalur Gaza yang memegang dokumen Mesir sebelum kedatangan Otoritas Palestina. Setelahnya, mereka memiliki paspor Palestina dan KTP yang berwarna hijau sebagai penduduk Tepi Barat.

Sekitar 2 juta orang warga Gaza yang hidup di sebuah penjara besar, gerbang perbatasan Rafah dianggap sebagai satu-satunya jalan keluar menuju ke dunia luar. Dan untuk bisa bepergian melalui gerbang ini harus memiliki alasan kuat yang diminta pihak Mesir dimana seseorang tidak akan bisa keluar dari Jalur Gaza hanya semata-mata karena untuk tujuan wisata.

Maka seorang mahasiswa haruslah menunjukkan kartu mahasiswa atau dokumen pendukung dari universitasnya, dan siapa yang ingin bepergian ke negara tertentu makan dia harus menunjukkkan visa yang tertera dalam paspornya untuk bisa keluar melintas gerbang perbatsan, dan seterusnya.


Daftar
Orang Terlarang

Warga Gaza tidak hanya menderita komplikasi ini, tetapi dinas intelijen Mesir memasukkan ribuan warga Palestina dari Jalur Gaza ke dalam daftar hitam keamanan karena berbagai alasan.  Itu bisa terkait dengan hubungan yang dimilikinya dengan Hamas,  memiliki hubungan dengan orang yang terkait dengan Hamas atau memiliki anggota keluarga yang penghasilannya rendah. Atau warga Gaza bisa saja dilarang untuk bisa bepergian karena ada laporan bahwa dia memiliki pandangan yang berlawanan dengan kebijakan Mesir.

Orang yang berada di dalam daftar keamanan dan selain mereka yang memiliki kebutuhan untuk melakukan perjalanan mendesak, mereka memiliki dua pilihan: membayar uang suap kepada pihak Mesir sebesar USD 5.000, atau dengan koordinasi tertentu melalui hubungan dengan intelijen Mesir dan pihak keamanan, dan untuk itu mereka perlu di keluarkan dari semua daftar yang dicatat oleh Hamas untuk bisa diatur pemberangkatannya ke luar negeri.

Saat bepergian ke luar negeri, penduduk Jalur Gaza menunjukkan kartu identitas hijaunya dan paspor Palestina dan menerangkan alasan perjalanan mereka kepada pihak Mesir melalui surat keterangan resmi.

Adapun jika warga Gaza terpaksa harus melakukan perjalanan ke negara lain melalui Yordania yaitu melintasi gerbang perbatasan Al-Karamah, mereka harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ‘tidak ada larangan keamanan’ ke Kedutaan Besar Yordania di Ramallah agar Yordania memberikan izin mereka memasuki tanah airnya, Mereka juga harus mendapatkan izin untuk menyeberang persimpangan militer Beit Hanoun (Erez). Di sana mereka perlu menunjukkan visa dari negara yang menjadi tujuan dan juga paspor Palestina untuk ditunjukkan di jembatan Yordania. Meski demikian kasusnya sangat jarang mereka bisa melintasinya dan berangkat ke luar negeri dengan melalui gerbang perbatasan Al-Karamah.

Birokrasi Berbelit


Penderitaan penduduk Gaza tidak berhenti di situ, karena berada di dalam siklus birokrasi berbelit dan panjang jika salah seorang menderita sakit dan perlu ke luar dari Jalur Gaza untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit di Yerusalem dan Tepi Barat dan di daerah Dalam yang dijajah.

Ada sekitar 1,5 juta warga Palestina berada di dalam tanah air yang dijajah sejak tahun 1948 yang memegang kewarganegaraan ‘Israel’ yang merupakan hal yang dipaksakan bagi siapa saja yang tinggal di tanah air itu setelah peristiwa Nakbah. Mereka – sebagaimana juga penganut Yahudi – dilarang memasuki negara-negara yang dianggap oleh ‘Israel’ sebagai musuh, dan disebutkan secara khusus Suriah, Libanon, Irak, Yaman, Libia, Aljazair, Iran, ditambah lagi Jalur Gaza.

Jika mereka menginginkan bepergian ke Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh maka itu dilakukan melalui perwalian Yordania terhadap warga Palestina yang berada di daerah 1948 yang ingin melaksanakan haji dan umroh, sesuai dengan kesepakatan antara Yordania dan Saudi Arabia, dimana setiap warga Palestina yang ingin melaksanakan haji dan umroh perlu mendapatkan paspor Yordania sementara untuk bisa melintasi antara Yordania dan Saudia Arabia, dan dipergunakan saat melaksanakan ibadah manasik haji dan umorh yang berada dibawah pengawasan Misi Yordania dari Kementerian Wakaf (i7).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *