Usulan Resolusi ke DK PBB Tidak Berbeda dengan Oslo

Ramallah – Prakarsa Nasional Palestina menilai bahwa draf resolusi yang diajukan ke DK PBB oleh pihak Palestina lemah dan tidak memenuhi obsesi. Diajukan sepihak dan bukan berdasarkan kesepakatan seluruh pihak Palestina, tujuannya adalah untuk kembali ke dalam lingkaran perundingan dengan penjajah Zionis atas dasar pernajian Oslo.
 
Prakarsa Nasional Palestina menyatakan draf resolusi yang diajukan atas nama orang Palestina dan Arab ke DK PBB, setelah mengalami perbaikan karena beberapa tekanan, ini bisa jadi mengandung kekeliruan-kekeliruan berbahaya, lepas dari tuntutan, sikap dan prinsip-prinsip Palestina yang diakui dan disepakati bersama.
 
Di antara kekeliruan-kekeliruan itu adalah formula resolusi yang menyamakan antara kedua belah pihak Palestina dan Zionis, serta mengabaikan bahwa salah satu dari keduanya adalah penjajah dan bertindak represif terhadap yang lain sejak 66 tahun.
 
Draf resolusi ini menyebut perjuangan rakyat Palestina untuk pembebasan sebagai bagian dari konflik antara kedua belah pihak dan menuntut direalisasikannya apa yang disebut “tuntutan dan obsesi sah kedua belah pihak”.
 
Formula resolusi yang berkaitan dengan al Quds merubah tuntutan Palestina yang sah dan diakui sesara internasional bahwa al Quds Timur adalah ibukota Negara Palestina, redaksi ini diganti dengan ungkapan bahwa al Quds adalah ibukota bersama dua negara, yang membuka peluang bagi proyek Zionis mencaplok sebagian besar al Quds dan merubah eksistensi orang Palestina di al Quds menjadi eksistensi simbolik.
 
Formula resolusi juga lemah berkaitan dengan hak-hak pengungsi Palestina untuk kembali ke rumah-rumah asal mereka diusir. Juga sangat lemah berkaitan dengan permukiman-permukiman Yahudi, dibandingkan dengan resolusi-resolusi internasional yang ada, juga bila dibandingkan dengan keputusan Mahkamah Internasional yang menegaskan bahwa permukiman-permukimanan Yahudi di Palestina illegal dan bertentangnan dengan hukum internasional serta pentingnya untuk menghilangkan permukiman-permukiman tersebut. Sementara itu dalam draf ini disebutkan bahwa permukiman Yahudi tidak memiliki legalitas hukum dan menjadi penghalang serius bagi perdamaian.
 
Yang mengagetkan adalah berulangnya kata “kekerasan, provokasi dan terorisme” dalam draf resolusi yang diajukan tersebut tanpa memberikan isyarat bahwa yang melakukan adalah penjajah Zionis dan tanpa memberi isyarat keabsahan perjuangan nasional Palestina.
 
Draf resolusi ini juga tidak mengajukan secara tegas penarikan penjajah Zionis dari seluruh wilayah Palestina tahun 1967 juga tidak mengajukan secara tegas pendirian Negara Palestina di seluruh wilayah Palestina 1967 secara penuh.
 
Prakarsa Nasional Palestina menegaskan bahwa formula resolusi yang diajukan ke DK PBB ini belum pernah disampaikan dan disetujui oleh lembaga-lembaga pimpinan Palestina. Hal itu ditegaskan oleh sikap dan pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan berbagai kekuatan dan faksi Palestina. (palinfo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *