Penjajahan, Intifada dan Hukum Internasional

Peperangan di Gaza sebagai kelanjutan dari gerakan intifada kedua untuk sementara ditangguhkan. ‘Proses perdamaian’ yang sedang hangat dibicarakan – yang lebih tepat dibahasakan sebagai tindakan delusional untuk menutupi intensi Israel secara diam-diam, demi mendapatkan wilayah Palestina. Seolah menyalahkan pihak lain yang tidak mau menjawab usulan damai, pemerintah Israel dan media-media Amerika Serikat bersikeras menyatakan bahwa gerakan kelanjutan intifada kedua ini sebagai alasan terganggunya proses perdamaian.

Dalam hukum internasional, perlawanan (intifada) yang diberikan masyarakat Palestina atas pendudukan (yang dilakukan Israel) merupakan hak yang sepenuhnya dilindungi hukum. Selama kurang lebih 33 tahun, Israel telah memulai pencaplokan militer atas Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza secara konsisten dan tanpa henti-hentinya mereka lakukan tanpa menghiraukan sedikitpun pandangan masyarakat Internasional. Padahal, secara jelas dinyatakan dalam hasil keputusan Majelis Umum PBB terutama Resolusi nomor 242 dan 348 yang menyatakan bahwa Israel berkewajiban untuk menarik diri dari wilayah Palestina yang diduduki selama perang Enam Hari (Six Day War). Ini seharusnya bisa menjadi salah satu solusi yang dikedepankan dalam menjalankan proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Tidak hanya itu, prinsip – prinsip hukum internasional yang juga diabaikan oleh Israel adalah perlindungan terhadap warga sipil selama masa perang, sebagaimana yang diatur dalam konvensi Jenewa ke-4 tentang Perlindungan terhadap Warga Sipil selama Masa Perang (1949), terutama mengenai ketentuan yang mewajibkan pada pihak-pihak yang terlibat dalam peperangan untuk tetap melindungi warga sipil, status quo, termasuk hak-hak asasi mereka, begitupula terhadap kesempatan untuk menentukan nasib sendiri sebagai penduduk yang wilayahnya dicaplok secara ilegal. Faktanya, sejak tahun 1967 sampai sekarang, Israel telah gagal mematuhi konvensi, bahkan tidak lagi secara perlahan, namun dinyatakan secara terang-terangan, tanpa merasa peduli adanya sebuah kewajiban yang mengikat secara hukum internasional. Bentuk penolakan tersebut ‘terlihat’ tidak hanya dengan tidak menarik diri dari wilayah-wilayah hasil pendudukan, bahkan Israel telah membangun bangunan-bangunan serta infrastruktur yang secara jelas ilegal seperti jalan raya, gedung-gedung, markas tentara, serta pemukiman-pemukiman penduduk Israel. Semuanya merupakan ancaman yang jelas terhadap hak-hak dasar masyarakat Palestina.

Oleh karenanya, kegagalan Israel untuk mematuhi aturan hukum internasional, atas keterlibatannya mencaplok (belligerent occupant) wilayah Palestina patut dinyatakan telah melanggar prinsip-prinsip hak untuk menentukan nasib sendiri (self-determination right) dan secara umum memberikan alas hak kepada masyarakat Palestina untuk membela diri (right of resistance). Sebagaimana gerakan perlawanan yang dikatakan sebagai intifada, yang telah berlangsung dua kali dalam sejarah panjang konflik Israel-Palestina terutama pasca tahun 1967, merupakan simbol dari perlawanan atas ketidakadilan perlakuan hukum. Aksi perlawanan dari masyarakat Palestina dalam fakta seperti melempar batu adalah bentuk simbolik perlawanan bukan ditujukan sebagai ‘aksi’ melainkan ‘reaksi’. Namun, Israel menjadikan bentuk perlawanan tersebut sebagai ‘ancaman keamanan’ untuk membenarkan mereka mengambil sikap menyerang, seperti yang dilancarkan IDF (Israel Defence Force). Terbukti, ‘respon’ yang diambil justru terlihat seperti tindakan yang berlebih-lebihan, yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian begitu jauh (excessive use of lethal force). Hal-hal di atas merupakan fakta tak terbantahkan, secara terus-menerus menyalahi konvensi Jenewa ke-4.

Selama Israel tetap mempertahankan pendudukan ilegal di wilayah Tepi Barat dan  Gaza, selama itupula Israel tetap terikat dengan konvensi Jenewa ke-4 tentang hak-hak fundamental masyarakat Palestina. Konvensi Jenewa tersebut mengatur suatu kewajiban untuk melindungi masyarakat sipil, terutama mengenai hak-hak fundamental yang tidak bisa diganggu-gugat, dicabut atau bahkan dihapuskan (Pasal 47). Begitupula, bahwa tidak dibenarkan tindakan pengusiran (forced deportation) terhadap masyarakat Palestina termasuk pemindahan populasi sebagaimana yang dilakukan dalam proyek pendirian pemukiman-pemukiman ilegal oleh Israel (Pasal 49). Berdasarkan konvensi Jenewa ke-4 itupula, aturan mengenai perlindungan terhadap anak-anak dari peperangan juga menjadi poin penting yang tidak boleh diabaikan oleh negara manapun (Pasal 50).

Dasar Hukum Dukungan Masyarakat Internasional Terhadap Palestina

Atas tuntutan yang menyatakan Israel telah menyalahi aturan konvensi Jenewa ke-4, Israel berdalih memiliki klaim atas wilayah Palestina, sehingga tindakan mereka tidak bisa dikatakan sebagai bentuk okupasi/pendudukan. Maka, tentu saja atas dasar logika berpikir demikian, Israel melepaskan diri dari ketentuan hukum internasional, terutama hukum humaniter internasional yang diatur konvensi Jenewa ke-4. Jelas sekali, klaim tersebut merupakan bentuk pembangkangan terhadap aturan hukum internasional. Tidak heran, mengapa kegagalan proses perdamaian yang telah berkali-kali diinisiasi, dikarenakan penolakan Israel untuk mengimplementasikan solusi yang diperoleh dari konsensus-konsensus PBB, sebagai wadah negara-negara dalam lingkup internasional. Perhatian negara-negara dalam PBB untuk mempersuasikan baik Israel dan Palestina terutama ditujukan untuk mengedepankan hak menentukan nasib sendiri terhadap masyarakat Palestina, sebagaimana awalnya Palestina sebagai wilayah Mandat yang diserahkan kendali secara administrasinya oleh Inggris dengan tujuan untuk mendirikan negara merdeka bagi penduduk wilayah mandat itu sendiri, dalam hal ini masyarakat Palestina. PBB telah mencoba memberikan jawaban dengan serangkaian resolusi yang diharapkan menjadi tonggak hukum untuk memperjuangkan hak-hak Palestina sekaligus mengakhiri perselisihan Israel dan Palestina:

  • Resolusi Sidang Umum PBB 181 (II) 29 November 1947 tentang Pemerintahan Mendatang Palestina membentuk pemisahan dari dua kelompok masyarakat (Arab dan Yahudi) dengan tiap-tiap kelompok mendirikan negara di atas wilayah mandat Palestina, dan kewajiban kedua negara untuk saling menghormati kelompok minoritas lainnya, dan status khusus wilayah Yerusalem.
  • Resolusi Umum PBB 194 (III) 11 Desember 1948 yang menyatakan hak masyarakat Palestina untuk kembali ke kampung halaman dan tanah mereka, dan menerima kompensasi atas segala kehilangan maupun kerugian yang terjadi, sebagaiamna hak untuk mendirikan pemukiman terhadap masyarakat Palestina yang tinggal di wilayah penampungan yang memilih tidak kembali ke wilayah asal mereka, dan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialami. PBB juga mendirikan Komisi Konsiliasi untuk memperjuangkan hak-hak pengungsi Palestina.
  • Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 (2 November 1967) dan 338 (22 Oktober 1973) yang meminta Israel menarik diri dari wilayah pendudukan selama perang tahun 1967 dan 1973, dan mendorong penyelesaian berkeadilan untuk pemukiman para pengungsi.
  • Resolusi Majelis Umum PBB 34/70 6 Desember 1979 menyepakati perlunya solusi terhadap konflik, terutama dalam kasus Israel-Palestina, yang mengedepankan hak untuk menentukan nasib sendiri, terlepas dari proses perundingan dari pihak-pihak yang terlibat.
  • Resolusi Majelis Umum PBB 43/177 (15 Desember 1988) mengakui proklamasi masyarakat Palestina sebagai negara yang konsisten dengan Resolusi Majelis Umum 181.
  • Resolusi Dewan Keamanan PBB 476, 478 dan 1322 (secara berturut-turut: 30 Juni 1980, 20 Agustus 1980, dan 7 Oktober 2000) memperkuat prinsip dasar hukum internasional dan PBB bahwa tidaklah dapat diterima/diakui perolehan wilayah melalui paksaan, penaklukan sebagaimana pemberlakuan tanpa syarat dari konvensi Jenewa ke-4 terhadap masyarakat sipil dari wilayah pendudukan.

Israel bersikeras bahwa tidak ada tuntutan hukum baik dari Resolusi PBB maupun konvensi internasional, seperti konvensi Jenewa ke-4, yang mampu membuktikan kesalahan Israel. Sebuah penentangan yang ditunjukkan meski faktanya, masyarakat umum telah menyaksikan berbagai fakta menyalahi konvensi Jenewa ke-4, seperti penyerangan terhadap anggota medis (dan unit kendaraan serta fasilitas), membunuh warga sipil terutama yang berada di dalam kawasan peribadatan yang dilindungi, penggunaan senjata asli untuk mengontrol situasi terhadap demonstran tidak bersenjata dan bersenjata ringan (batu), praktik perintah penembakan untuk membunuh (shooting to kill) oleh tentara Israel terhadap warga sipil.

Maka, kenyataan yang dihadapi terhadap isu konflik Israel-Palestina tidak akan menunjukkan titik terang jika Israel tidak menunjukkan iktikad baik untuk mencari jalan damai. Penentangan terhadap hukum internasional telah menunjukkan arogansi yang tidak dapat ditoleransi terhadap sebuah tatanan hukum organisasi internasional. Oleh karena itu, tanpa adanya keinginan dan niatan politik dari badan organisasi internasional (dalam hal ini PBB) yang secara tegas untuk menseriusi dan menyikapi penjajahan Israeldi Palestina, maka segala resolusi dan konvensi tidak akan berarti apa-apa. Faktanya hingga saat ini, Israel tetap melanjutkan pendudukannya, korban warga Palestina terus berjatuhan setiap harinya. Maka, jalur intifada menjadi pilihan rakyat Palestina.

 

Muhammad Iqbal S. H.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *