Konferensi Hak Kembali: Persoalan Palestina Lalui Fase Paling Berbahaya

Para peserta konferensi “Hak Kembali” yang digelar di Yordania, Sabtu (9/11) menyepakati bahwa rakyat Palestina tidak akan menerima alternatif negara mereka selain surga, dan menuntut segenap negara Arab untuk mendukung hak ini dalam menghadapi proyek pemukiman zionis.

Mantan Ketua Parlemen Yordania, Thahir Misri menyatakan dalam sambutannya, persoala Palestina memasuki fase paling berbahaya, setelah penjajah zionis secara besar-besaran merealisir rencana yahudisasi, pengusiran warga, proyek permukiman dan menghapus simbol Arab dan Islam di Palestina.

Menurut Thahir, kecerdikan zionis dan sekutunya berhasil mengalihkan persoalan Palestina dari level internasional menjadi persoalan Arab semata.

Thahir menegaskan, hak kembali merupakan hak yang sakral yang tidak bisa seenaknya dijadikan barang tawaran, dan merupakan faktor utama pertikaian dengan penjajah zionis.

Sementara itu Wakil Serikat Arsitek Yordania, Ir. Majid Thiba menyatakan, konstitusi Palestina menjadi sangat murah di tangan para perunding Palestina, yang dijadikan barang tawaran konsesi, sedangkan pihak parlemen Israel justru melarang Al-Aqsha dijadikan materi perundingan, sehingga tetap bisa dibagi secara waktu dan tempat untuk beribadah para ekstrimis yahudi.

Meski demikian, kita tidak mendengar adanya upaya menghentikan perundingan, namun sebaliknya pihak otoritas menangkapi para pejuang perlawanan dan menjadi perpanjangan tangan penjajah zionis menangkapi dan memburu mereka.

Disebutkan bahwa konferenasi ini merupakan ungkapan nurani bangsa Arab, Islam dan Palestina yang tidak menerima hak kembali dihapuskan, meski membutuhkan perjuangan yang sangat panjang.

Sementara itu Ketua Asosiasi Serikat Pekerja, Kadzim Ayis menyatakan, konferensi ini digelar berberengan dengan penderitaan yang dialami para pengungsi Palestina di segenap tempat, di Suriah dan Irak serta tindakan rasial dan apartheid yang dialami warga Palestina jajahan 1948.

Mantan Ketua Serikat Pengacara Yordania, Shalih Armuthi menegaskan, hak kembali pengungsi tidak bisa diraih dengan perundingan, tetapi dengan jihad dan perjuangan menghadapi penjajah zionis. Karena itu perunding Palestina tidak berhak melakukan tawar menawar terkait hak ini. Hukum internasional tidak mengakui kesepakatan antara sebuah bangsa terjajah maupun wakilnya dengan pihak yang menjajahnya.

Hak kembali merupakan hak legal yang tidak gugur dengan berlalunya waktu. Shalih mengkritik sikap abai bangsa Arab yang tidak menekan pihak internasional untuk mendukung hak ini.

Mewakili warga Palestina 48, Usamah Uqaibi menyatakan, entitas zionis melakukan tindakan keji mencuri 11 juta acre tanah di Negev, mengusir puluhan ribu keluarga Palestina secara paksa sampai saat ini. Ditegaskannya bahwa rakyat Palestina di wilayah 48 tetap berjuang mempertahankan setiap jengkal tanah mereka, dan tidak akan menyerah menghadapi setiap upaya yang dilakukan penjajah zionis.

Di akhir konferensi, dilakukan penggalangan tandatangan kampanye internasional, guna menuntut Inggris meminta maaf atas perjanjian Balfour. (infopalestina)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *