Berita Palestina

Berita Palestina (3162)

 

import palestina

aspacpalestine.com-Jakarta Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Priansari Marsudi terus berdiplomasi dan memberi dukungan untuk Palestina. Bentuk dukungan tersebut sifatnya bukan hanya politik, melainkan juga penguatan bidang ekonomi, seperti perdagangan.

"Ada dukungan-dukungan lain untuk kita memperjuangkan Palestina, misalnya penguatan bidang ekonomi dengan tarif nol (zero tariff) untuk bea masuk produk-produk Palestina ke Indonesia," kata Retno dijumpai di Dermaga Timur Pelabuhan Benoa, Bali, Rabu (10/1).

Retno menjabarkan kerja sama ini merangkul Kementerian Perdagangan dan kementerian terkait lainnya. Dua produk yang diberlakukan tarif nol adalah kurma dan minyak zaitun (olive oil). Selama ini besaran bea masuk kedua produk itu adalah lima persen.

Indonesia dan Palestina akhir tahun lalu telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama perdagangan barang. Intinya adalah membebaskan bea masuk produk kurma dan minyak zaitun ke Indonesia yang berlaku efektif 2018.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan di sela kegiatan Konferensi Tingkat Menteri ke-11 World Trade Organization di Buenos Aires, Argentina. Kedua pihak yang bersepakat adalah Menteri Perdagangan RI, Enggartiasto Lukita dengan Menteri Ekonomi Nasional Palestina, Abeer Odeh.

Diplomasi Indonesia untuk Palestina, sebut Menteri Luar Negeri perempuan pertama Indonesia ini terus diperjuangkan demi kemanusiaan dan keadilan. Palestina adalah jantung politik luar negeri Indonesia. "Setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di sana ada perjuangan untuk Palestina," ujar Retno.

Retno pun menyerukan negara-negara di dunia untuk memberi dukungan penuh Palestina. Banyak cara untuk membantu Palestina, seperti penguatan di bidang ekonomi, sebagaimana juga dimandatkan Presiden Joko Widodo.

Neraca perdagangan Indonesia-Palestina sepanjang 2016 berdasarkan data dari KBRI Amman mencapai 2,5 juta dolar AS atau sekitar Rp 35,714 miliar. Ekspor Indonesia ke Palestina pada tahun sama mencapai 2,23 juta dolar AS atau Rp 31,857 miliar, sementara impor dari Palestina 284 ribu dolar AS atau Rp 4,057 miliar. (republika)

aspacpalestine.com – New York. Pemerintah Indonesia menyambut baik hasil pemungutan suara atau voting di Majelis Umum PBB terkait resolusi pembatalan pengakuan Amerika Serikat (AS) atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Indonesia bagian dari 128 negara yang menang voting mendukung resolusi tersebut.

Total negara penolak resolusi atau pro-AS dan Israel hanya sembilan termasuk kedua negara tersebut. Kemudian, sebanyak 35 negara lainnya memilih abstain dan ada 21 negara yang absen dalam voting semalam (21/12/2017) WIB.

Indonesia merupakan co-sponsor resolusi untuk menolak pengakuan unilateral AS atas Yuresalem sebagai Ibu Kota Israel. Sikap Indonesia ini sebagai komitmen untuk mendukung Palestina.

“Hasil tersebut menunjukan bahwa pemerintah dan rakyat Indonesia bersama mayoritas dunia, mendukung perjuangan rakyat Palestina,” kata pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam sebuah pernyataan yang diterima SINDOnews, Jumat (22/12/2017).

Indonesia minta semua anggota PBB menghormati hasil pemungutan suara tersebut. ”Mendengar panggilan moral dan politis dunia yang meminta perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina,” lanjut pernyataan Kemlu.

“Untuk itu, Indonesia mendorong semua pihak  mendukung proses perdamaian Palestina-Israel yang dapat merealisasikan solusi dua negara,” imbuh pernyataan Kemlu.

Indonesia akan terus melanjutkan perjuangan diplomasi bagi kemerdekaan Palestina dan memberi bantuan konkret bagi pembangunan Palestina.

 

Sumber: sindonews.com

Jumat, 22 Desember 2017 17:19

Irak Hapus Hak Pengungsi Palestina

Written by

aspacpalestine.com - Bagdad. Pemerintah Irak berencana untuk mencabut hukum yang memberikan manfaat untuk pengungsi Palestina, seperti kewarganegaraan dan pendidikan gratis di negara tersebut, berita Quds Press, Rabu (20/12/2017).

Sumber Palestina di Irak memperingatkan bahwa Presiden Irak Fuad Masum telah mengeluarkan sebuah hukum mengenai tempat tinggal untuk orang asing di Iraq pada tanggal 2 Oktober. Hukum tersebut akan berlaku pada awal tahun 2018.

Hukum tersebut akan berlaku bagi pengungsi Palestina. Hukum ini membatalkan sejumlah hukum yang diputuskan sebelumnya oleh Dewan Komando Revolusioner, selama era Presiden Saddam Hussein.

Salah satu keputusan yang telah memberikan beberapa manfaat untuk pengungsi Palestina, termasuk dokumen perjalanan, dokumen identifikasi, pendidikan gratis, asuransi kesehatan, tunjangan keuangan dan rumah gratis.

Pengungsi Palestina di Irak mengatakan bahwa pembatalah pendidikan gratis, asuransi kesehatan dan prosedur perjalanan yang sulit merupakan hal yang paling bermasalah untuk para pengungsi Palestina di Irak.

Quds Press mengatakan bahwa sekitar 4000 pengungsi Palestina tinggal di Irak. Jumlah tersebut menurun dari jumlah sebelumnya yang mencapai 30.000 ribu pengungsi sebelum invasi Amerika Serikat pada tahun 2003.

Ratusan pengungsi Palestina saat ini tinggal di kamp pengungsi setelah mereka dilarang memasuki Suriah dan Yordania.

 

Sumber: middleeastmonitor.com

aspacpalestine.com – Palestine. Pasukan Penjajah Israel terus melakukan kekerasan dan penangkapan intensif sejak deklarasi Trump terkait Al-Quds, pada 6 Desember 2017. Sejak saat itu, sekitar 500 orang Palestina telah ditahan. Faktanya, sejak Senin dini hari (18/12/2017) hingga Kamis (21/12/2017), pasukan penjajah Israel telah menangkap sekitar 85 orang-orang Palestina dari beberapa lokasi yang berbeda di Tepi Barat dan Al-Quds. Beberapa dari mereka ditangkap saat berlangsung unjuk rasa terhadap pasukan penjajah Israel di beberapa tempat. Selain itu, penangkapan lain juga dilakukan di pos pemeriksaan dan pada malam hari saat serangan ke rumah-rumah orang Palestina. Penangkapan yang disertai serangan ke rumah-rumah orang Palestina terjadi beberapa bulan terakhir tahun ini.

Sejak deklarasi Trump mengenai Al-Quds pada 6 Desember 2017. Pasukan penjajah Israel menangkap sekitar 5000 orang Palestina, termasuk 170 anak-anak dan 10 wanita. Mayoritas dari mereka berasal dari Al-Quds dan menerima pembebasan bersyarat, seperti tahanan rumah, denda uang atau keduanya. Sedangkan orang-orang Palestina di Tepi Barat. Mereka diadili di Ofer atau mahkamah militer Salem, meskipun terdapat perberdaan di masing-masing umur mereka. Saat ini, 200 anak ditahan di Ofer, beberapa dari mereka ditahan pada bulan Desember 2017. Selain itu, dokumentasi menunjukkan bahwa 37 anak ditahan di Ofer, setelah deklarasi Trump terkait Al-Quds. Anak-anak tersebut mendapat pelecehan dan pemukulan brutal secara langsung dari pasukan penjajah Israel, saat melakukan penangkapan.

Penangkapan massal dan tindakan pelecehan merupakan bagian dari tindakan hukuman Israel secara kolektif, yang secara langsung melanggar pasal 33 konvensi keempat Jenewa dan pasal 50 peraturan Den Haag. Kedua pasal tersebut melarang secara khusus penghukuman kolektif. Faktanya, kampanye penangkapan ini menunjukkan target kebijakan Israel merupakan kelompok-kelompok penting, baik anak-anak dan wanita difabel. Pasukan penjajah Israel secara sistematis menahan anak-anak dan melanggar hukum manusia internasional dan hukum HAM internasional. Konvensi Jenewa mengenai hak anak menggaris bawahi di pasal 27 bahwa "tidak ada anak yang dirampas kebebasannya secara ilegal atau sewenang-wenang. Pasal ini lebih lanjut menggarisbawahi bahwa kasus penangkapan, penahanan atau pemenjaraan terhadap anak "harus sesuai hukum dan hanya digunakan sebagai langkah terakhir, serta untuk waktu yang sesingkat mungkin".

 

Source: addameer.org

Jumat, 22 Desember 2017 15:57

Dua Pertiga Negara Dunia Tolak Keputusan Trump

Written by

aspacpalestine.com – New York. 2/3 negara di dunia menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan memberikan suara mendukung sebuah resolusi di Majelis Umum PBB. Resolusi ini untuk menolak segala prosedur atau tindakan untuk merubah status di Al-Quds. Hal ini berarti menolak keputusan Trump yang menganggap Al-Quds sebagai ibukota Israel.

Negara-negara ini mengabaikan ancaman dan janji Trump yang akan memutus bantuan AS, jika bersuara mendukung resolusi Al-Quds. Dari 193 negara di Majelis Umum PBB, 128 mendukung resolusi yang diajukan oleh Turki dan Yaman atas nama kelompok arab dan organisasi kerja sama Islam.

Negara-negara yang menolak resolusi adalah  Amerika Serikat, Israel, Togo, Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Mikronesia, Palau dan Nauru.

35 negara menyatakan abstain terhadap resolusi, diantaranya adalah  Kanada, Australia, Meksiko, Argentina, Polandia dan Hungaria. Sementara 21 negara tidak mengikuti sidang darurat Majelis Umum PBB.

Resolusi yang diajukan oleh negara-negara Arab dan Islam ini menegaskan bahwa keputusan atau tindakan yang mengarah untuk mengubah status kota Al-Quds tidak berlaku dan batal. Resolusi juga menyerukan untuk mengintensifkan upaya-upaya internasional untuk mewujudkan perdamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di Timur Tengah serta menuntut semua negara untuk menahan untuk membangun misi diplomasi di Al-Quds.

Di dalam pidato yang disampaikan sebelum pemungutan suara. Menteri Luar Negeri Palestina, Riyadh Maliki mengatakan bahwa AL-Quds adalah kunci perdamaian di Timur Tengah. Keputusan Amerika Serikat tidak akan mempengaruhi status hukum Al-Quds. Namun mempengaruhi status Washington sebagai mediator proses perdamaian.

Menteri Luar Negeri Turki, Maulud Jawisy Oglu menyatakan bahwa pemungutan suara di Majelis Umum PBB penting, karena orang-orang Palestina tahu bahwa mereka tidak sendiri dan mengkritik ancaman-ancaman AS, untuk negara yang mendukung resolusi. "Gertakan Amerika Serikat tidak dapat diterima", ujar Maulud Jawisy Oglu.

 

Sumber: aljazeera.net

aspacpalestine.com – Palestina. Menurut sebuah laporan yang dilansir oleh Uni Eropa bahwa otoritas penjajah Israel selama paruh pertama tahun ini, telah mendorong pembangunan sekitar 8000 unit rumah di permukiman Tepi Barat dan Timur Al-Quds. Misi Uni Eropa untuk Israel menyiapkan laporan ini berdasarkan keterangan Biro Pusat Statistik dan Organisasi Sayap Kiri, termasuk Peace Now dan Kota Bangsa-Bangsa.

Laporan tersebut mencakup kritik terhadap politik Israel di Tepi Barat, Khususnya beberapa bulan terakhir. Berdasarkan laporan ini, 5000 unit didorong dibangun dalam tahap perencanaan. Sementara itu, tender telah diumumkan oleh penjajah Israel untuk membangun 3000 unit yang masih tersisa. Para penulis memperkirakan bahwa unit-unit perumahan ini akan menambah sekitar 30 ribu pemukim di Tepi Barat dan Timur Al-Quds, selama beberapa tahun.

Angka-angka Uni Eropa ini menjelaskan bahwa, saat ini sekitar 399 ribu Israel hidup di Tepi Barat dan sekitar 208 ribu Israel di lingkungan Yahudi, termasuk di lingkungan yang luas. Sesuai dalam laporan ini, 600 ribu pemukim Israel hidup di 142 lokasi di Tepi Barat dan Timur Al-Quds, termasuk di 130 lokasi di Tepi Barat dan 12 lokasi di Timur Al-Quds.

Uni Eropa berpendapat bahwa salah satu perkembangan utama selama periode pelaporan adalah berdirinya pemukiman Amihai yang baru, yang diperuntukkan untuk pemukim yang dievakuasi dari permukiman Amona. Perkembangan lain yang mengkhawatirkan adalah undang-undang pos permukiman ilegal Karem Raim di daerah Ramallah.

Laporan Uni Eropa juga menambahkan bahwa secara umum, proyek-proyek Israel berkaitan dengan permukiman, seperti pembangunan jalan Bypass, proyek pariwisata dan arkeologi, terkait dengan perluasan permukiman-permukiman dan penguatan eksistensi serta kontrol Israel di Tepi Barat, termasuk di Timur Al-Quds.

Laporan ini melansir kelanjutan perluasan permukiman-permukiman yang dilakukan saat ini bertentangan dengan hukum dunia, sebagaimana yang ditegaskan dalam resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2334 di tahun 2016. Selain itu, perluasan permukiman juga bertentangan secara langsung dengan kebijakan Uni Eropa dan dengan rekomendasi komite kuartet.

Laporan tersebut mengungkapkan 3 gelombang perizinan pembangunan pada paruh pertama tahun ini. Gelombang pertama, 2800 unit telah didorong oleh Administrasi Sipil otoritas penjajah pada akhir Januari dan awal Februari. Sementara 1000 unit diajukan di dalam tender. Gelombang pembangunan kedua bergulir pada bulan Maret. Ketika itu, pemerintah penjajah Israel memutuskan membangun permukiman Amihai dan mendorong membangun sekitar 2000 unit rumah di permukiman-permukiman, berdasarkan deklarasi "tanah pemerintah" yang baru oleh pemerintah penjajah Israel di Tepi Barat. Gelombang ketiga di bulan Juni. Gelombang ketiga ini mendorong pembangunan sekitar 3000 unit rumah.

Laporan yang dikeluarkan oleh Uni Eropa juga menyebutkan pada 2016, jumlah unit rumah yang dibangun telah mencapai rekor sejak tahun 2001. Di tahun 2016, jumlah 3000 unit rumah berbanding jauh dengan 1500 unit rumah di tahun 2014. Jumlah 1500 unit rumah, sedikit diatas 500 unit rumah di tahun 2010 dan sekitar 1600 rumah di tahun 2001.

 

Sumber: alquds.co.uk

Halaman 1 dari 122