Selasa, 19 Desember 2017 17:12

Teks Draft Resolusi DK PBB Terkait Al-Quds

Written by 
Rate this item
(0 votes)

aspacpalestine.com – Palestina. Situs berita "Al-Ayyam" melansir teks draft resolusi yang diserahkan kepada Dewan Keamanan PBB beberapa waktu lalu. Teks tersebut tertulis sebagai berikut:

Dewan Keamanan PBB kembali menegaskan resolusinya, termasuk resolusi 242 (1967), 252 (1968), 267 (1969), 298 (1971), 338 (1973), 446 (1979), 465 (1980), 476 (1980), 478 (1980), dan 2334 (2016). Resolusi-resolusi yang dikeluarkan didasarkan pada tujuan dan prinsip yang tercantum di piagam PBB serta menegaskan kembali tidak diperbolehkan mengakuisisi wilayah secara paksa, membuat status kondisi tertentu untuk kota suci Al-Quds, terutama menjauhkan hal sprititual, religiusitas, budaya khusus yang dimiliki dan dijaga di kota Al-Quds. Hal ini dipertimbangkan dalam resolusi-resolusi yang dikeluarkan PBB. Ditegaskan bahwa Al-Quds adalah permasalahan status akhirnya ditentukan melalui perundingan-perundingan yang sesuai dengan resolusi-resolusi PBB yang relevan.

Maka, Dewan Keamanan menegaskan bahwa keputusan-keputusan dan prosedural-prosedural yang bermaksud untuk merubah bentuk, status ataupun komposisi demografi kota suci Al-Quds tidak memiliki dampak hukum, batal dan tidak dapat diterima serta wajib dibatalkan, sesuai dengan keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang relevan. Dan dalam hal ini, Dewan Keamanan menyerukan kepada seluruh negara untuk tidak melakukan misi-misi diplomatik di kota suci Al-Quds, sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan 478 (1980). Selanjutnya meminta kepada seluruh negara untuk mematuhi keputusan-keputusan Dewan Keamanan yang berkaitan dengan kota suci Al-Quds. Lalu, tidak mengakui prosedural-prosedural atau upaya-upaya yang bertentangan dengan keputusan-keputusan tersebut.

Mengulang kembali seruannya untuk membalikkan kecenderungan-kecenderungan negatif di Al-Quds, yang mengancam solusi dua negara. Seruan tersebut juga bertujuan untuk mengintensifkan serta mempercepat upaya-upaya internasional dan regional, yang bertujuan untuk mewujudkan kedamaian yang menyeluruh, adil dan abadi di timur tengah, tanpa adanya penundaan berdasarkan keputusan-keputusan PBB dan kerangka renfrensi Madrid, termasuk prinsip tanah untuk perdamaian, inisiatif perdamaian arab, peta jalan yang digagas oleh "Quartet", dan berakhirnya penjajahan Israel yang dimulai pada tahun 1967. Dewan Keamanan memutuskan masalah ini tetap akan menjadi agenda yang diperhatikan.

 

Sumber: al-ayyam.com

Read 70 times