Kamis, 07 Desember 2017 08:39

Kaleidoskop Palestina - April 2017

Written by 
Rate this item
(0 votes)

APRIL 2017

 
Mufti Palestina Peringatkan Seruan Israel Serbu Masjid Al-Aqsha
 
aspacpalestine.com – Al-Quds. Mufti Besar Al-Quds dan Palestina, Syaikh Muhammad Husain mengatakan, bahwa "organisasi-organisasi Haikal Sulaiman bersama dengan otoritas Israel mempertimbangkan pembatasan seluruh hukum-hukum dan norma-norma internasional. Hukum yang terakhir dikeluarkan terkait Al-Aqsha adalah resolusi UNESCO.
 
Syaikh Husain memperingatkan seruan organisasi Haikal Sulaiman untuk menyerbu masjid Al-Aqsha, serta ikut serta ritual "perayaan paskah", yang berencana dilaksanakan di area istana Umayyah yang berdekatan dengan kawasan masjid. Penyerbuan tersebut dilakukan bertepatan dengan hari-hari raya Yahudi yang dimulai Kamis yang lalu.
 
Mufti Husain menegaskan dalam keterangan persnya ke "sputnik" pada hari senin, bahwa penyerangan dilakukan terus menerus ke tempat-tempat suci Palestina, terutama Masjid Al-Aqsha. Penyerbuan yang dilakukan sekitar area Masjid Al-Aqsha merupakan bom waktu yang dapat menjad perang agama semakin dekat. Perang agama tersebut memberikan dampak yang tidak dapat diprediksi luasnya dan akibatnya.
 
Mufti besar sangat menekankan seluruh pemerintah, organisasi, badan kerja menahan serangan-serangan Israel, serta menolong masjid Al-Aqsha yang sedang dalam kondisi bahaya.
 
http://www.aspacpalestine.com/id/item/5982-mufti-palestina-peringatkan-seruan-israel-serbu-masjid-al-aqsha
 
-------
 
Israel Larang Aktivis Hak Asasi Manusia Datang Ke Gaza
 
aspacpalestine.com – Gaza.Israel secara sistematis melarang aktivis hak asasi manusia untuk masuk dan keluar Jalur Gaza. Larangan tersebut membatasi para aktivis untuk mendateksi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan internasional. Tidak hanya itu, larangan tersebut juga mebatasi para aktivis HAM untuk meneliti dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM. Hal tersebut dilansir oleh organisasi Human Rights Watch dalam laporannya, Senin (3/4/2017).
 
Laporan ini menunjukkan bahwa Israel melakukan pembatasan pergerakan, terutama pergerakan aktivis hak HAM. Israel berdalih bahwa pembatasan tersebut dilakukan terkait kewajibannya terhadap penduduk Gaza. berhenti terkait kemungkinan perubahan kondisi kemanusiaan Gaza yang luar biasa. Menurut informasi ini, perjalanan para aktivis HAM bertujuan untuk melakukan tugasnya dan tidak termasuk ke dalam kondisi ini.
 
Laporan tersebut mengatakan bahwa Israel juga melarang para aktivis HAM untuk keluar dari Gaza, yang bertujuan untuk memberikan pelatihan profesional ke luar Jalur Gaza. Selain itu Israel juga melarang para rekan-rekan aktivis dari Tepi Barat untuk masuk ke Gaza. Organisasi tersebut menambahkan bahwa tidak akan mungkin organisasi-organisasi HAM Palestina mengelola proyek-proyek yang berkaitan antara Tepi Barat dan Jalur Gaza, tanpa mengirim anggota-anggota staf, penasehat-penasehat dan para relawan ke Jalur Gaza.
 
Secara umum, Mahkamah Internasional menahan diri untuk turut campur dalam proses penyelidikan-penyelidikan internal Israel. Hal tersebut memberikan tanggapan bahwa tidak adanya proses yang kredibil dan komprehensif. Israel berdalih bahwa prosedur yang dilakukan sesuai dengan hukum internasional serta proses penyelidikan dalam memberikan sangsi dibangun dari laporan yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa luar biasa.
 
http://www.aspacpalestine.com/id/item/5984-israel-larang-aktivis-hak-asasi-manusia-datang-ke-gaza
 
-------
 
Uni Eropa Kecam Kebijakan Israel Terkait Pembongkaran Di Tepi Barat
 
aspacpalestine.com – Palestina. Uni eropa menyatakan kekecewaannya terhadap Israel. Kekecewaan tersebut disebabkan pembongkaran rumah-rumah orang Palestina di Tepi Barat.
 
Duta Besar Uni Eropa melakukan langkah yang tidak biasa. Langkah tersebut adalah membacakan pernyataan yang mengutuk tindakan Israel.
 
Dalam pertemuan pekan lalu dengan direktur umum tertentu baru-baru ini kementerian luar negeri Israel, Duta Besar menyampaikan pesan diplomasi yang bernada keras bahwa Israel gagal menjalankan kewajiban yang sesuai dengan hukum internasional. Duta Besar menambahkan bahwa perlunya Israel merubah kebijakannya.
 
Permasalahan ini muncul setelah Israel mengeluarkan perintah membongkar 42 rumah pada bulan lalu, di desa Badui Khan Ahmar, bagian timur Al-Quds. Desa tersebut didanai oleh dua anggota Uni Eropa yaitu Belgia dan Italia. Pendanaan tersebut disalurkan untuk sekolah dan membantu membangun 150 rumah untuk penduduk setempat.
 
Duta Besar Lars Viborg Anderson, di hadapan seluruh duta besar Anggota Uni Eropa mengatakan bahwa tindakan prosedur operasional seperti pemindahan paksa, penggusuran, pembongkaran, penyitaan rumah dan aset manusia (termasuk aset yang didanai oleh Uni Eropa) serta menghalangi masuknya bantuan kemanusian merupakan hal yang bertentangan dengan kewajiban Israel dalam mematuhi hukum internasional.
 
Seorang Diplomat dari Uni Eropa mengatakan bahwa "tidak akan menyerah" tetapi dia meyadari bahwa untuk menghentikan proses pembongkaran adalah perjuangan yang berat. Dia menambahkan "dan kami harus realistis".
 
http://www.aspacpalestine.com/id/item/5985-uni-eropa-kecam-kebijakan-israel-terkait-bembongkaran-di-tepi-barat
 
-------
 
OKI Kutuk Pengesahan Pembangunan Permukiman Di Tepi Barat
 
aspacpalestine.com – Istanbul. Organisasi Kerjasama Islam menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk menegakkan keputusannya, serta melaksanakan perannya terhadap pelanggaran-pelanggaran Israel yang terus berlanjut. Selain itu, OKI juga menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memaksa penjajah Israel untuk menghormati peraturan internasional, untuk menhentikan kebijakan permukiman. Kebijakan tersebut dianggap kejahatan perang yang wajib dihentikan.
 
Sekretaris Jenderal OKI, Yusuf bin Ahmad Al-'Ustaimin dalam keterangan persnya di badan berita Saudi Arabia "SPA", bahwa dia mengutuk keras keputusan otoritas Israel. Keputusan tersebut menyetujui pembangunan permukiman baru dan membangun dua ribu unit permukiman di Tepi Barat yang dijajah.
 
Dia sangat menegaskan bahwa setiap permukiman yang Israel yang didirikan di wilayah Palestina yang dijajah adalah ilegal dalam hukum internasional. PBB mengeluarkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hal tersebut, khususnya resolusi nomor 2334 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB pada tanggal 23 Desember 2016.
 
'Ustaimin mengatakan bahwa kebijakan pembangunan dan perluasan permukiman Israel merupakan agresi yang keji terhadap hak-hak bangsa Palestina. Menurutnya, kebijakan tersebut juga mencerminkan upaya Israel untuk menrusak solusi dua negara.
 
Permukiman "Amona" didirikan pada tahun 1997 di wilayah milik orang Palestina, dekat permukiman "Aufar", barat laut Ramallah (bagian utara Al-Quds yang dijajah). Tanah tersebut merupakan milik keluarga Palestina dari desa-desa di dekatnya, Ain Yabrud, Silwad, dan lain-lain.
 
http://www.aspacpalestine.com/id/item/5981-oki-kutuk-pengesahan-pembangunan-permukiman-di-tepi-barat
 
Read 18 times Last modified on Kamis, 07 Desember 2017 14:10