Rabu, 29 November 2017 16:42

Menilik Sejarah Palestine Solidarity Day

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

Palestina merupakan negeri yang padat dengan sejarah pergulatan peradaban, baik pada fase sejarah terdahulu maupun sejarah modern. Tak terkecuali hari ini, tanggal 29 November juga kembali menghadirkan memori sejarah kemanusiaan di Palestina. Pada 29/11/47, PBB mengeluarkan resolusi 181 yang dikenal dengan partition resolution. Resolusi tersebut mengatur pembagian kekuasaan atas Palestina menjadi dua, negara Arab (42,88%) dan negara Yahudi (55%), dengan Jerusalem sebagai wilayah bersama.

Upaya pembagian wilayah kekuasaan di Palestina sebenarnya muncul sejak 10 tahun sebelum pemberlakuannya tepatnya pada 7 Juli 1937, setelah berlangsung 19 tahun penguasaan Britania atas Palestina. Britania mengambil langkah-langkah untuk menghentikan mandat, dan menjalankan proyek pembagian wilayah tersebut.

Karena mendapatkan penolakan sekurangnya dua kali dari Negara-negara Arab, yaitu pada konfrensi Palestina Arab tahun 1937 dan konferensi London 9-2/10/1946, Britania menempuh cara lain dengan segera menggunakan jalur PBB. Di saat bersamaan Yahudi juga telah memulai manuver lobi dan tekanan terhadap AS sebagai negara yang memiliki hak veto.

Resolusi pembagian kekuasaan ini menjadi resolusi sangat strategis bagi ‘kekuasaan resmi’ Yahudi di Palestina. Apakah Yahudi puas dengan mendapatkan 55% wilayah di Palestina? Merasa cukup dengan resolusi 181 yang sangat tidak manusiawi itu? Faktanya, sejumlah menuver dan aksi terorisme segera dilakukan sebagai strategi untuk mengacaukan tatanan demografi bangsa Palestina.

Berselang beberapa bulan setelah peresmian pembagian wilayah kekuasaan, terjadi beragam tragedi kemanusiaan di Palestina. Termasuk diantaranya pembantaian Dir Yasin yang menyebabkan sejumlah 200 orang warga Palestina saat itu wafat, dilanjutkan pengusiran terhadap 700.00 orang Arab dari Palestina, juga  deklarasi Negara Israel pada 14 Mei 1948. 

Selain tentunya melanggar nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, pembagian wilayah Palestina melanggar hukum karena:

Pertama, berdasarkan ketentuan PBB, bahwa misi mandat adalah mempersiapkan rakyat untuk menentukan dan membangun Negara mereka secara independen. Jika hal tersebut tidak bisa terealisir, maka dibentuk pemerintahan perwalian Internasional untuk menjalankan amanah mandat hingga Negara tersebut mampu mengelola secara independen.

Berakhirnya mandat Britania berarti berakhir pula kekuasaan administratif terhadap Palestina yang berarti kebebasan penuh bagi rakyat Palestina sebagai entitas mayoritas, untuk menjalankan pengelolaan Negara sesuai aturan dan nilai demokrasi. Dewan Umum PBB tidak menjalankan ketentuan ini, namun langsung meng-acc proposal pembagian wilayah.

Kedua, dewan umum PBB tidak berhak merubah ketentuan mandat, jikapun ia melihat solusi strategis adalah pembagian wilayah maka ketetapan itu tidak bisa mengikat. Ketetapan tersebut hanya bersifat usulan dan rekomendasi yang tidak mengikat berdasar aturan no 10 piagam PBB. Ketetapan tersebut tidak bisa menggugat hak-hak dasar rakyat Palestina.

Ketiga, PBB tidak memiliki hak untuk mendirikan Negara baru atau menghapus Negara yang sedang berdiri berdasar piagam PBB.

Selang 30 tahun dari diterbitkannya resolusi 181, pada 2 Desember 1977, Majelis Umum PBB –termasuk anggota yang memilki hak veto-  menetapkan tanggal terbitnya resolusi pembagian wilayah di Palestina yaitu 29/11/47, sebagai Palestine Solidarity Day (PSD). Pihak yang menetapkan hari solidaritas untuk Palestina adalah juga yang menerbitkan resolusi 181. Maka, di balik uraian latar belakang PSD, terdapat sejumlah pelajaran sejarah, terkait sikap PBB, Britania, strategi Yahudi, dan juga kondisi kemanusiaan Palestina yang sejatinya semakin hari semakin membuat iba dan menghadirkan rasa peduli sesama. (Ahmad Yani)

 

Read 18 times