Kamis, 12 Oktober 2017 19:50

Undang-Undang Anti BDS Digugat

Written by 
Rate this item
(0 votes)

aspacpalestine.com – Washington. Persatuan Kebebasan Sipil Orang Amerika (ACLU) mengajukan tuntutan federal untuk menentang sebuah undang-undang kansas, Rabu (11/10/2017). Undang-undang tersebut mewajibkan seorang pendidik sekolah menengah untuk menyatakan bahwa dia tidak akan memboikot Israel. Tuntutan diajukan dengan dasar bahwa kekerasan ini melanggar hak amandemen pertama.

Undang-undang tersebut berlaku sejak 1 Juli. Undang-undang ini mewajibkan setiap orang dan perusahaan yang mengikat kontrak dengan negara federal ini, mengajukan sebuah pernyataan tertulis bahwa "saat ini tidak melakukan pemboikotan terhadap Israel". Undang-undang Kansas ini serupa dengan undang-undang yang telah disahkan oleh negara bagian lainnya.

Menurut siaran pers ACLU, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan beberapa tahun yang lalu bahwa gerakan boikot dilindungi oleh amandemen pertama. Keputusan lain telah menetapkan bahwa pemerintah tidak mewajibkan individu untuk menandatangi pernyataan terkait ekspresi politik mereka untuk mendapatkan pekerjaan, kontrak atau keuntungan lainnya.

Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Haaretz kemarin, Hauss mengatakan bahwa sementara itu Amandemen Pertama "secara tepat melindungi hak untuk memboikot". Namun belakangan ini, "sebuah serangan legislatif terhadap hak tersebut telah menyebar di Amerika Serikat - yang dirancang untuk membasmi boikot terhadap Israel yang dilindungi secara konstitusional".

 

Sumber: middleeastmonitor.com

Read 14 times