Sabtu, 05 Agustus 2017 07:39

Menanti Langkah Nyata OKI

Written by 
Rate this item
(0 votes)

“Apakah kita akan membiarkan kejadian di Al-Aqsha terus berulang? Kita tidak bisa membiarkan hal ini terus terjadi”, suara lantang ditegaskan oleh Retno L.P. Marsudi, Menlu RI dalam Pembukaan Pertemuan Luar Biasa Komite Eksekutif OKI (Organisasi Kerjasama Islam) di Istanbul, 1 Agustus 2017. Retno hadir dalam pertemuan tersebut sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap penyelesaian permasalahan di Palestina dan masjid al-Aqsha. Dr. Yousef A. Al-Othaimeen, Sekjend OKI menyampaikan apresiasi kepada pihak Indonesia karena komitmen seriusnya terhadap masalah ini. Hal tersebut disampaikan secara khusus dalam pembicaraan empat mata ketika pembukaan pertemuan di Istanbul.

OKI yang beranggotakan 57 negara merupakan organisasi antar pemerintah kedua terbesar setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Terbentuknya OKI juga karena kejadian yang menimpa masjid al-Aqsha, yaitu peristiwa pembakaran masijd al-Aqsha oleh Denis Michael Rohan, seorang zionis yahudi asal Australia pada 21 Agustus 1969. Sebulan kemudian, tepatnya 25 September 1969 terbentuklah OKI pada konferensi negara-negara Islam di Rabad, Maroko. Menjadikan kota Jeddah sebagai kantor sekretariatnya, OKI diharapkan menjadi suara kolektif dalam melindungi kepentingan dunia Islam dalam berbagai isu-isu internasional, berupa perdamaian dan keharmonian antar negara di dunia.

Melihat Program Aksi OKI hingga 2025, organisasi ini tetap menjadikan penyelesaian permasalahan di Palestina dan al-Quds sebagai prioritas pertama. Hal ini patut diapresiasi karena apa yang dilakukan penjajah Israel yang terus mengejar secara paksa upaya perubahan karakter geografis dan demografis dari realitas tanah Palestina, tidak pernah berhenti. Melalui berbagai tindakan sepihak yang merugikan, terdiri dari aneksasi tanah, pembongkaran rumah, pembersihan etnis, serangan berdarah, pembangunan permukiman, yahudisasi kota al-Quds dan isolasi dari lingkungannya di Palestina.

Umat Islam dunia perlu menggalang dukungan diplomasi terkait masalah-masalah internasional, khususnya Palestina dan masjid al-Aqsha. Lobi-lobi politik tingkat tinggi diperlukan sehingga ketika Palestina merdeka maka negara-negara Islam dapat secara sepakat dan solid dalam mendukung dan mempertahankan kemerdekaan Palestina. Jangan sampai persatuan negara-negara Islam ini dijadikan lembaga politik untuk menekan kebangkitan Islam di dunia. Oleh karenanya, dukungan diplomasi tingkat elit sangat dibutuhkan tanpa menafikan dukungan terhadap perlawanan rakyat.

Berkaca dari pengalaman memperjuangkan kemerdekaan indonesia, baik dari tingkat perlawanan rakyat maupun diplomasi dukungan internasional. Indonesia dengan susah payah meraih kemerdekaan dari berbagai penjajah dunia, dimulai dari Portugis, Belanda, Inggris hingga Jepang. Setelah kemerdekaan didapat, Indonesia butuh pengakuan internasional. Disinilah letak peran diplomasi internasional Indonesia yang diprakarsai oleh H. Agus Salim, Muhammad Natsir dan Muhammad Hatta berhasil. Dari tingkat bawah, rakyat bahu membahu melakukan perlawanan dan dari tingkat atas, pemerintah bahu membahu melobi berbagai negara untuk mengakui kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya.

Musuh Islam tidak akan rela adanya persatuan negara-negara islam, karena itu akan menghalangi proyek global mereka. Oleh karenanya, dukungan negara-negara OKI dalam menyelesaikan permasalahan Palestina dan masjid al-Aqsha juga sedang ditunggu oleh umat Islam. Semoga ada langkah nyata dari OKI dalam hal diplomasi internasional, yaitu dengan cara menekan negara-negara yang masih mendukung penjajah Israel dan proyeknya di Palestina. (Salman Alfarisy)

Read 52 times Last modified on Sabtu, 05 Agustus 2017 07:47