Arogansi Israel dan Masalah Pengungsi

Arogansi Israel dan Masalah Pengungsi

Perang Arab Israel yang berlangsung pada paruh pertama tahun 1948, berakhir dengan pengumuman berdirinya Negara Israel pada sore hari  tanggal 14/5/1948. Zionis berhasil menguasai sekitar 70% tanah palestina, menghancurkan 400 dari 585 jumlah total kota di wilayah jajahan, melakukan 34 kali pembantaian diantaranya pembantaian Dir Yasin pada 9/4/1948, sebagaimana pengakuan Zionis sendiri. Bersamaan dengan itu Zionis mengusir 800.000dari 925.000 jiwa jumlah total warga Palestina yang tinggal di wilayah jajahan. Jika total jumlah penduduk Palestina tahun 1948 adalah 1.400.000 jiwa, itu berarti Zionis telah mengusir 57 % dari keseluruhan warga Palestina ke luar wilayah jajahan 48. Adapun ke sekitar wilayah jajahan 48 Zionis mengusir sebanyak 30.000 orang[1]. Jumlah pengungsi menurut data UNRWA bertambah menjadi 960.000 jiwa hinga tahun tahun 1950[2].

 

Data Pengungsi Palestina di Dunia (tahun 2012)

Lokasi Pengungsian

Jumlah

Prosentase (%)

Tepi Barat

797.000

10,2

Jalur Gaza

1.127.000

14,4

Palestina Jajahan 48

150.000

1,9

Jordan

3.458.000

44,1

Libanon

474.000

6

Suriah

529.000

6,8

Negara Arab lain

639.000

8,2

Luar Negara Arab

655.000

8,4

Total

7.829.000

100

 

Hingga penghujung tahun 2012, total warga Palestina baik yang berada di dalam ataupun luar Palestina berjumlah 11.555.000 jiwa. Itu berarti, prosentase pengungsi sebesar 67,8 % dari total jumlah wargaPalestina.Prosentase pengungsi terbesar sepanjang sejarah Dunia[3].

 

Mengusir penduduk Palestina menjadi agenda yang mesti dilakukan untuk mempercepat pembangunan dan perluasan wilayah pemukiman Yahudi. Masalah pengungsian yang menganggu stabilitas demografi warga Palestina menjadi siasat penting bagi para petinggi Israel. Moshe Sharett Perdana Menteri Israel ke 2 mengatakan: “Sesungguhnya kepergian orang Arab adalah fenomena penting bagi sejarah Negara (Palestina). Hal tersebut membuka peluang solusi akhir dan signifikan. Bahwa masalah paling terbesar yang dihadapi Negara Israel adalah masalah demografi atau kependudukan warga Palestina”.

 

Isu yang disebar Yahudi melalui manuver media, bahwa para pengungsi Palestina meninggalkan Negeri mereka saat perang 1948 atas kehendak mereka sendiri dan anjuran para Pemimpin Arab itu dibantah oleh realita dan fakta yang ada.Zionis -masih menurut penuturan mereka- selalu menganjurkan warga Palestina untuk tetap tinggal, namun mereka memilih untuk mengungsi. Karena itu mereka tidak lagi memiliki hak untuk kembali, dan harus menanggung resiko perbuatan tersebut[4].Pernyataan yang sangat kentara untuk menjustifikasi sebuah kejahatan kemanusiaan.

 

Realitanya, mengungsi ke tempat yang lebih aman adalah pilihan wajar bagi siapapun yang menghadapi aksi pembantaian dan pembersihan etnis oleh penjajah, hingga kondisi kembali normal seperti semula. Bukankah sebelumnya dan pada saat yang bersamaan,dalam menghadapi pembantaian dan pembersihan etnis, Yahudi juga melakukan hal serupa?

 

Kemudian, apakah keputusan untuk mengungsi secara otomatis berarti hilangnya hak kembali? Apakah hak kembali bagi warga Bosnia, Afganistan dan Chechnya lantas hilang lantaran mereka mengungsi ke tempat lain? Tidak. Bagi warga Palestina?

 

Zionis menyeru warga Palestina untuk menetap di tanah air mereka, tetapi menghalagi mereka untuk kembali usai peperangan, masuk akal? Faktanya, Zionis segera menyita dan menempati wilayah yang ditinggalkan para pengungsi. Apakah himbauan menetap bagi warga Palestina tersebut hanya berlaku di masa perang dan di tengah aksi pembantaian? Agar target pembantaian tidak lari ke tempat lain?

 

Jika benar Yahudi memiliki hak kembali ke Palestina setelah meninggalkannya selama 2000 tahun, mengapa hak kembali tersebut tiba-tiba hilang bagi warga Palestina yang baru beberapa tahun atau beberapa bulan berada di wilayah pengungsian?

 

Istilah pengungsi Palestina secara lebih komprehensif berarti setiap warga Palestina yang diusir, dikeluarkan atau keluar dari  tempat tinggal asli mereka di Palestina sejak tahun 1948 dan setelahnya karena satu dan lain hal, dan dilarang kembali oleh pihak Israel. Mereka terus akan menyandang sifat sebagai pengungsi meski dalam jangka waktu lama, hingga dapat kembali ke Palestina walaupun diwakilkan oleh anak cucu mereka[5].

 

Masalah pengungsian menjadi diantara inti perseteruan Arab-Israel sebagai diantara dampak sekaligus strategi perang demografis. Masalah tersebut menjadi tragedi kemanusiaan yang menimpa paling sedikit dua pertiga warga Palestina. Nasib sama yang dialami para pengungsi adalah kesulitan dan goncangan mental serta psikologis, yang bisa membuat produktivitas seseorang menjadi lumpuh. Keterasingan dari kerabat dan kondisi ketidakpastian yang menahun bisa menghilangkan semangat hidup seseorang, berdampak besar terhadap kehidupan sosial, menghambat kegiatan ekonomi dan politik di tempat mereka berada.

 

Masalah pengungsian Palestina bagai bola salju yang terus membesar jika tidak menemukan muara akhir. Masalah yang sudah berlangsung 65 tahun ini,terbesar dan terpanjang serta belum mendapatkan jalan keluar dalam sejarah modern. Sementara seluruh atau sebagian besar masalah pengungsian warga Nagera lain seperti Afganistan, Bosnia dan Somalia sudah selesai.Tidak ada yang mampu menghalangi hak-hak mereka termasuk hak untuk kembali ke negeri masing-masing.

 

Secara de jure, legalitas hak untuk kembali ke Palestina telah mendapatkan dukungan hukum dan keputusan Internasional, bukan sekedar aspirasi rakyat Palestina. Keputusan dan rekomendasi dari berbagai lembaga Internasional melebihi jumlah rekomendasi hak kembali bagi warga Negara lain.

 

Pada 11/12/1948, Majelis Hukum PBB mengeluarkan resolusi bernomor 194 pada paragrap ke 11 yang menyatakan bahwa majelis Hukum PBB “Memutuskan kemestian izin kembali segera bagi para pengungsi Palestina, untuk hidup secara aman dengan warga setempat, dan keharusan adanya jaminan ganti bagi warga Palestina yang tidak ingin kembali ke Negeri mereka atas kehilangan dan  kerusakan harta mereka, yang dijamin oleh Pemerintah atau otoritas terkait, sesuai dengan aturan Internasional dan nilai keadilan.

 

Resolusi itu menegaskan untuk memberlakukan hak kembali sebagai pembahasan mendasar dan substansial pada Undang-undang Internasional. Pilihan untuk kembali adalah hak yang tidak bisa diwakilkan oleh siapapun, termasuk juga pilihan untuk tidak kembali. Dan jika ada pihak yang menghalangi hak tersebut dengan cara kekerasan, maka hal itu termasuk perbuatan kriminal.

 

Dari resolusi Majelis Hukum di atas dapat disimpulkan beberapa poin:

  1. Hak kembali bagi seluruh pengungsi Palestina harus diberlakukan.
  2. Pengungsi Palestina memiliki kebebasandalam menggunakan hak kembali, kapan dan bagaimana ia gunakan.
  3. Hak kembali pengungsi Palestina ada secara otomatis, bukan bersifat given.
  4. Tidak boleh menghalangi hak kembali bagi pengungsi Palestina.
  5. Pengungsi Palestina yang kembali adalah tetap sebagai warga Palestina dengan seluruh haknya sebagai warga.

 

Resolusi tersebut berkali-kali ditegaskan meski Zionis menolak untuk menjalankannya. PBB juga tidak merespon sikap Zionis tersebut secara tegas, padahal salah satu syarat keberanggotaan dalam PBB adalah memberlakukan dan tidak menghalangi hak kembali bagi para pengungsi[6].Syarat keberanggotaan Israel tersebut berdasarkan ketetapan 273 yang menyatakan tentang hak para pengungsi untuk kembali atau hak ganti bagi warga yang tidak kembali[7].

 

Ada juga resolusi nomor 337 yang keluar pada 28/5/1967 tentang hak kembali menyatakan: “bahwa hak kembali warga Palestina ke Negeri mereka adalah hak yang diakui oleh keputusan Majelis Hukum PBB pada ketetapan nomor 194 sebagai keputusan yang ditegaskan setiap tahun, sebagaimana diakui Dewan Keamanan PBB pada keputusan nomor 237 pada 14/6/1967”. Selanjutnya pada 22/11/74 resolusi PBB 3236 menjadi keputusan bersejarah yang menyatakan dan menegaskan tentang hak-hak tetap bagi warga Palestina diantaranya:

  1. Hak dalam menentukan perjalanan dan masa depan keberadaanya.
  2. Hak kemerdekaan dan kedaulatan.
  3. Hak kembali warga Palestina.

 

Ahmad Yani

 



[1] DR. Muhsin M Saleh, Madkhal ilaa qadhiyaat allaji’iin al-filisthiniyyiin, hal. 27.

[2] Tim Penuis, Al-madkhol ilaa al-qadhiyyah al-filifsthiiniyyah, hal. 680.

[3] DR. Muhsin M Saleh, Op. Cit, hal. 43.

[4]Ibid., hal. 30.

[5]Ibid., hal. 35.

[6]Ibid., hal. 39.

[7] Tim Penuis, Op. Cit., hal. 695.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *